SUMEDANG, Maung Pajajaran News - Pelaksanaan revitalisasi SDN Margajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, mulai menuai sorotan.

‎

‎Pasalnya, pekerjaan yang sudah berjalan selama tiga hari terpantau belum dilengkapi papan informasi proyek. Bahkan, ketika awak media meminta diperlihatkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dokumen tersebut belum dapat ditunjukkan.

‎

‎Kepala SDN Margajaya, Rohmat S.Ag., saat dikonfirmasi Pada Hari Senin Tanggal 9 November 2026 menyebutkan pembangunan melibatkan Ketua P2SP bernama Yanto, warga Bojong, yang juga merupakan orang tua siswa di sekolah tersebut. Rohmat menyampaikan nilai anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp1,2 miliar dan menurut keterangannya dana sudah dicairkan.

‎

‎Namun, ketika diminta memperlihatkan SK P2SP, Rohmat mengaku tidak memegang dokumen tersebut.

‎

‎"Abdi teu pegang dokumentasina, kaleresan aya di operator dokumentasina," ungkap Rohmat.

‎

‎Sementara itu, Ketua P2SP Yanto membenarkan pekerjaan baru berjalan sekitar tiga hari, dimulai dari persiapan material dan pekerjaan besi. Terkait papan informasi proyek yang belum terpasang, Yanto menyatakan rencananya akan dipasang pada hari Senin.

‎

‎Di lokasi pembangunan, awak media juga mendapati sejumlah pekerja diduga belum menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, muncul informasi mengenai keterlibatan Ketua Komite Sekolah sebagai kepala mandor yang perlu diperjelas terkait kedudukan dan pembagian kewenangannya.

‎

‎Anggaran Miliaran, Transparansi Jangan Sekadar Janji.

‎

‎Pembangunan yang menggunakan uang negara bukan pekerjaan yang boleh berjalan tanpa keterbukaan. Masyarakat berhak mengetahui nilai anggaran, struktur kepanitiaan, pelaksana kegiatan, serta pertanggungjawaban pekerjaan.

‎

‎Pertanyaan mendasarnya, mengapa pekerjaan sudah berjalan tiga hari tetapi papan informasi belum terpasang? Mengapa SK P2SP belum dapat diperlihatkan ketika diminta awak media? Siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan dan keselamatan pekerja?

‎

‎Papan proyek bukan sekadar pelengkap. Papan proyek adalah bentuk pertanggungjawaban paling dasar kepada publik. Di dalamnya harus tercantum nilai anggaran, sumber dana, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan nama panitia pelaksana.

‎

‎Jika papan proyek saja belum ada, bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi?

‎

‎Demikian pula dengan SK P2SP. Dokumen itu adalah dasar hukum sah tidaknya panitia mengelola anggaran Rp1,2 miliar. Jika dokumen tersebut tidak bisa ditunjukkan, maka publik wajar mempertanyakan legalitas dan keabsahan pengelolaan dana tersebut.

‎

‎Begitu juga soal keselamatan kerja. Pekerja yang tidak menggunakan APD bukan persoalan sepele. Jika terjadi kecelakaan kerja, siapa yang bertanggung jawab? Apakah ada jaminan keselamatan kerja bagi para pekerja?

‎

‎Termasuk juga soal dugaan rangkap jabatan Ketua Komite sebagai kepala mandor. Hal ini harus diperjelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan antara fungsi pengawasan oleh komite dengan fungsi pelaksana di lapangan. Sebab, komite seharusnya mengawasi, bukan ikut menjadi pelaksana yang diawasi.

‎

‎Maung Pajajaran News mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan instansi pengawas terkait segera turun melakukan pemeriksaan terhadap administrasi, pelaksanaan, serta penggunaan anggaran revitalisasi SDN Margajaya.

‎

‎Pihak sekolah dan Ketua P2SP juga diminta memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan dugaan dan spekulasi di tengah masyarakat.

‎* Tim Redaksi